Bcnews.id, Ngawi – Viral Potret dunia pendidikan dasar di Kabupaten Ngawi mulai menunjukkan lampu kuning. Pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026, sejumlah sekolah dasar mengalami krisis peserta didik. Bahkan, satu sekolah negeri dilaporkan tidak mendapatkan satu pun siswa baru.
Fakta tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Ngawi, Zainal Panani, Senin (13/7/2026).
Menurut Zainal, dari 502 SD yang terdiri atas 470 SD negeri dan 32 SD swasta, jumlah peserta didik baru yang diterima hanya sekitar 7.255 siswa. Di balik angka tersebut, terdapat ketimpangan pemerataan yang cukup mencolok.
“Ada beberapa SD yang hanya mendapatkan dua murid. Bahkan, SDN Rejomulyo tidak memperoleh siswa sama sekali,” ungkapnya. Senin, (13/7/2026).
Kondisi serupa juga mulai terlihat pada jenjang SMP. Dari 82 SMP yang terdiri atas 50 negeri dan 32 swasta, Dikbud menyiapkan pagu sekitar 9.000 siswa. Namun, realisasi penerimaan hanya berkisar 7.200 siswa, sehingga masih menyisakan ribuan kursi yang belum terisi.
Meski tidak ada SMP yang nihil pendaftar, Zainal menyebut SMP Kedunggalar 3 hanya menerima lima peserta didik baru, menjadi salah satu sekolah dengan jumlah penerimaan paling minim tahun ini.
Dikbud menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya jumlah anak usia sekolah. Pada jenjang SD, minimnya peserta didik baru berkaitan dengan sedikitnya lulusan taman kanak-kanak di sejumlah wilayah. Bahkan, terdapat daerah yang tidak memiliki murid TK.
Sementara itu, pada jenjang SMP, jumlah lulusan SD tahun ini tercatat sekitar 7.600 siswa, tetapi yang masuk dalam SPMB hanya sekitar 7.200 siswa, atau berkurang sekitar 400 anak dibanding jumlah lulusan.
Menghadapi fenomena tersebut, Dikbud Ngawi memastikan akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik. Salah satu langkah yang akan dikaji adalah regrouping atau penataan kembali sekolah dengan mempertimbangkan jumlah murid, ketersediaan guru, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
“Kami akan melakukan pemetaan. Regrouping tetap menjadi salah satu opsi yang dikaji dengan melihat jumlah murid, jumlah guru, dan kondisi masing-masing sekolah,” tegas Zainal.
Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan adaptif terhadap tren penurunan jumlah peserta didik, sekaligus menjaga kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Ngawi di tengah perubahan demografi yang terus berlangsung.
(Titik)
